Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 menjadi sorotan publik karena menghadirkan pembaruan signifikan terkait tata kelola keluarga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain mengatur izin poligami, peraturan ini juga memperketat proses perceraian.
Isi Pergub Nomor 2 Tahun 2025
Pergub ini diterbitkan untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan pribadi dan profesional ASN. Dua poin utama yang menjadi perhatian adalah:
Persyaratan Perceraian
Proses perceraian ASN diatur lebih ketat, di mana diperlukan:
- Izin tertulis dari atasan langsung sebelum mengajukan gugatan perceraian.
Langkah ini dimaksudkan menjaga stabilitas kerja ASN dan mencegah konflik rumah tangga memengaruhi kinerja.
Pengaturan Poligami
ASN yang ingin berpoligami diwajibkan memenuhi persyaratan administratif dan hukum, seperti:
- Izin dari pengadilan agama.
- Persetujuan tertulis dari istri pertama.
Kebijakan ini bertujuan memastikan keputusan poligami tidak diambil sepihak dan tetap mempertimbangkan hak istri pertama serta anak-anak dalam rumah tangga.
Alasan di Balik Kebijakan
Kebijakan ini dilandasi oleh kebutuhan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional ASN. Kehidupan rumah tangga yang harmonis dinilai berkontribusi pada produktivitas kerja.
“ASN adalah representasi negara dalam memberikan pelayanan publik. Stabilitas kehidupan mereka penting untuk menjaga pelayanan tetap optimal,” ujar Kepala Biro Kepegawaian di salah satu kementerian.
Baca juga tentang Augmented Reality Mengubah Belanja dan Interaksi disini biar up to date!
Pro dan Kontra di Kalangan Publik
Pendukung Kebijakan
- Melindungi hak istri dan anak-anak ASN.
- Poligami yang diatur ketat diyakini mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- Aturan perceraian dianggap mendorong mediasi sebelum keputusan final.
Kritik terhadap Kebijakan
- Dianggap melanggar privasi ASN.
- Meminta izin atasan untuk bercerai dinilai membuka peluang diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang.
“Kehidupan rumah tangga adalah urusan pribadi yang tidak seharusnya diatur oleh atasan,” ujar seorang pengamat hukum keluarga.
Dampak Kebijakan terhadap ASN
Penurunan Kasus Perceraian
Syarat ketat diharapkan menekan angka perceraian dan memberi ruang untuk konseling atau mediasi.
Peningkatan Kesadaran Hak
ASN didorong lebih memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
Potensi Beban Administrasi
Aturan ini berpotensi menambah beban administratif, baik bagi ASN maupun instansi terkait.
Pandangan Ahli
Menurut seorang akademisi hukum, Pergub ini mencerminkan komitmen pemerintah menciptakan lingkungan kerja kondusif. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan.
“Sanksi terhadap pelanggaran harus dijelaskan secara rinci agar implementasinya efektif dan adil,” jelasnya.
Kesimpulan
Pergub Nomor 2 Tahun 2025 berupaya menjaga keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab profesional ASN. Meski menuai pro dan kontra, kebijakan ini menunjukkan langkah pemerintah dalam menjaga keharmonisan keluarga ASN sekaligus meningkatkan pelayanan publik.
Keberhasilan peraturan ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan dan evaluasi berkelanjutan. Pemerintah diharapkan terus memperbaiki kebijakan agar benar-benar bermanfaat bagi ASN dan masyarakat luas.
